Hukum Internasional (Istilah, Pengertian, Perbedaan HI dan HPI)

oleh Rudi Natamihardja, S.H., DEA.

Hukum internasional (HI) merupakan norma atau aturan non nasional, yang mengatur hubungan antara subyek hukum internasional[1]. Hukum internasional publik atau yang selanjutnya disebut dengan hukum internasional.

 

  1. I.          Pendahuluan

Pada bagian pertama, pendahuluan, terdiri dari tiga pokok bahasan dibagi ke dalam tiga bab : Istilah, pengertian, perbedaan antara HI dengan hukum perdata internasional (Bab 1) ; bentuk perwujudan khusus HI (Bab 2), terakhir masyarakat internasional dan strukturnya (Bab 3).

BAB I : ISTILAH, PENGERTIAN, PERBEDAAN HI DAN HPI

Tiga hal pembahasan secara singkat pada awal perkuliahan, yaitu mengenai : istilah, pengertian hukum internasional, dan terakhir, perbedaan antara hukum intenasional (HI) dan hukum perdata internasional (HPI).

  1. A.      Istilah dan Pengertian

Istilah atau dapat dimaknai dengan asal muasal munculnya gabungan kata hukum dan intenasional. Hal ini perlu diperhatikan karena kata hukum internasional sendiri berasal dari bahasa inggris International law, common law, law of nations, transnational law dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan  droit international. Perbedaan terdapat pada kata terjemahan law dan droit, yang memiliki makna identik hukum atau aturan. Dalam kamus bahasa indonesia diterjemahkan menjadi « hukum bangsa-bangsa, hukum antara negara, dan hukum antara negara »

Kata internasional menunjukan bahwasanya kajian hukum tidaklah bersifat lokal (internal) atau nasional, melainkan hukum yang berlaku bagi negara-negara di dunia, baik sudah tergabung maupun belum menjadi anggota PBB..

Oleh karena itu, mempelajari hukum internasional tidak terlepas dari badan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, serta piagam kesepakatan internasional United Charter. Hal ini dikarenakan PBB merupakan badan internasional yang mendukung terciptanya ketentuan-ketentuan intenasional dan keberlakuan yang mengikat anggotanya. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana daya ikat tersebut dan bagaimanakah efektifitas hukum internasional. Hal ini akan dibahas pada pembahasan lebih lanjut.

Hubungan antara subjek hukum tidak saja bersekala nasional, namun sudah sejak lama meluas manjadi hubungan diluar wilayah kedaulatan suatu negara atau dikenal dengan hubungan internasional. Untuk menciptakan suatu keteraturan dalam berhubungan antara subjek hukum tersebut, terciptalah pengaturan transnasional, hukum antara negara, melewati batas dari satu negara dengan negara lain. Istilah yang digunakan yaitu hukum internasional. Oleh karena itu, HI dapat disimpulkan pula sebagai suatu hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.

Selain itu, dapat dimaknai pulan bahwa HI merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau pesoalan yang melintasi batas Negara antara (a) Negara dengan Negara (b) Negara dengan subjek hukum lainnya bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lainnya.

Berdasarkan pendapat dari Hugo de Groot, hukum dan hubungan internasional di dasarkan pada kemauan  bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara. Hal ini ditunjukkan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.

Sedangkan Moukhtar Kusumaatmaja berpendapat HI adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainya yabg bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama mainnya.[2]

  1. B.      Sekilas Perbedaan HI dan HPI

Mengapa antara HI dan HPI harus dibedakan ? Karena sering kali terdapat keliru dalam memahami kedua istilah tersebut. Tidak cukup disitu saja, bahkan terdapat pula kekeliruan dalam mengidentifikasi mana peristiwa HI dan mana yang merupakan peristiwa HPI. Kata internasional dalam kedua istilah tersebut sering kali disalahartikan, menganggap bahwa kedua bidang hukum tersebut berada dalam satu pembahasan dan ruanglingkup yang sama, memiliki sumber hukum dan subjek hukum yang identik. Oleh karena itu, perlu membedakan mana yang tergolong dalam peristiwa HI dan mana yang tergolong dalam HPI. Hal ini merupakan dasar dalam memahami ruang lingkup kajian hukum internasional.

Hukum internasional dapat dibagi ke dalam dua ketegori : hukum internasional publik dan hukum internasional privat, yang mengatur mengenai hubungan antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.  Dalam konteks mata kuliah Hukum internasional yang akan dipelajari HI merupakan hukum internasional publik.  HPI akan dibahas pada mata kuliah tersendiri.

Berbeda dalam definisi, HPI merupakan keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan[3]. Sedangkan hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Antara HI dan HPI terdapat titik taut, atau persamaan yaitu, keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara , yang biasa disebut dengan « internasional », namun sifat hukum atau persoalan yang diaturnya atau objeknya berbeda.

Perbedaan yang sangat menonjol antara HI dan HPI terletak pada sumber hukumnya. Sumber HI, sesuai Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu Perjanjian Internasional (traktat), Kebiasaan-kebiasaan intenasional, asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, kuputusan hakim (yurisprudensi) dan doktrin (pendapat pada ahli hukum). Sedangkan HPI menggunakan sumber hukum nasional Negara yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan.

 

BAB II : BENTUK PERWUJUDAN KHUSUS HUKUM INTERNASIONAL

Bentuk perwujudan khusus atau dalam kata lain, apa saja yg menjadi kekhususan pembahasan hukum internasional. PBB memberikan ruang khusus terhadap hukum internasional[4]. Semua ketentuan internasional dikeluarkan oleh PBB melalui suatu rapat Majelis Umum yang dihadiri oleh Negara-negara anggota. Dari pertemuan tersebut, lahirah aturan-aturan formal internasional yang dikenal dengan hukum internasional.

Perdamaian dan keamanan, batas wilayah, kegiatan kemanusiaan dan HAM merupakan pokok pembahasan PBB. Dimana pembahasan tersebut diatas digolongkan ke delam nama atau kelompok-kelompok hukum : Hukum humaniter, hukum udara, hukum angkasa, hukum diplomatik, hukum lingkungan internasional, hukum laut internasional, hukum pengelesaian sengketa, hukum pidana internasional, hukum ekonomi internasional. Kelompok hukum tersebut diaajarkan pada bagian hukum internasional dengan tujuan agar, mahasiswa dapat mengerti dan memahami mekanisme PBB dan hukum internasional itu sendiri.

Jika diperhatikan peristiwa setahun terakhir di dunia internasional berbagai peristiwa hukum internasional setahun terakhir dapat memberikan gambaran mengenai bidang-bindang kekhususan dari hukum internasional.

Peristiwa di Libya. Kekuatan rakyat yang hendak menggulingkan kekuasaan Khadafi, presiden Libya yang sudah menjabat selama lebih dari 30 tahun. Melalui resolusi  Dewan Keamanan, PBB mengirimkan tentara keamanan internasional atau yg dikenal dengan casque bleu, yaitu tentara gabungan dari berbagai Negara, yang bersifat netral, tidak memihak.

Demikian pula dengan peristiwa Kairo, Mesir, penggulingan Presiden Husni Mubarak. Apakah peristiwa ini masuk ke dalam ranah hukum internasional ataukah masih menjaid peristiwa nasional ? Bagaimana hukum internasional memandangnya ? Demikian juga dengen peristiwa di Kairo, Mesir ? Apakah merupakan peristiwa hukum internasional atau hanya pertikaian internal ?

Sengketa antara Palestina dan Israel yang tiada hentinya, merupakan persengketaan dua Negara yang selanjutnya melibatkan banyak Negara. Bahkan sudah menyangkut kepentingan politik Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Sehingga objektifitas dari PBB terkadang diragukan, sifatétatique (condong terhadap kepentingan Negara tertentu) telah merusak dan akan menghancurkan PBB.

Lalu bagaimanakah dengan kritik pedas dari media masa seperti wikileaks terhadap Presiden Republik Indonesia. Apakah menjadi ranah HI ? dan terakhir, peristiwa mengenaskan, eksekusi hukuman pancung terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi. Bagaimanakah posisi hukum internasional ?

Terdapat suatu proses, berlakunya hukum internasional, pertama diawali dari peristiwa nasional yang kemudian menjadi suatu peristiwa internasional dikarenakan faktor-faktor tertentu. Kedua, peristiwa murni HI, yaitu suatu peristiwa hukum yang berawal dari permasalahan antara subjek hukum internasional

BAB III : MASYARAKAT INTERNASIONAL DAN STRUKTURNYA

HI didasarkan atas suatu pemikiran bahwa adanya masyarakat  internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka. Sehingga terdapat kesetaraan, koordinasi, antara anggotanya.

Masyarakat Internasional merupakan landasan sosiologis HI. Adanya hubungan antara anggota MI, berupa perniagaan, hubungan antara kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, social dan oleh raga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama dan hal ini menjadi suatu kepentingan bersama.

MI itu pada hakikatnya ialah hubungan kehidupan antar manusia, suatu kelompleks kehidupan bersama yg terdiri dari aneka ragam masyarakat yang jalin-menjalin dengan erat.

Adanya Negara belum berarti adanya suatu masyarakat internasional apabila Negara itu masing-masing hidup terpencil satu dari yang lainnya. Hubungan yang tetap dan terus menerus  antara Negara menunjukkan terdapat kepentingan yang tidak dapat dielakkan oleh masing-masing Negara.

Lalu pertanyaan berikut ialah, mengapa Negara begitu mendominasi dalam HI ? Hal ini disebabkan secara politis dan yuridis, Negara memiliki kekuatan mutlak dan tunggal dalam penggunaan kekuasaan.  Ia menjadi pelaku utama dalam masyarakat internasional. Hubungan antara pelaku lainnya memerlukan ijin dari Negara.

Kekuatan mutlak dan tunggal biasa dikenal dengan Kedaulatan Negara. Dalam bahasa inggris kedaulatan di kenal dengan souvereignity atau souveranitéberasal dari kata latin superanus yg memilik makna « yang teratas ». Negara diakatakan berdaulat kerana kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki Negara. Negara dikatakan berdaulat, hal ini bermakna Negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Namun perlu dipahami lagi kata kekuasan tertinggi jika berhadapan dengan hukum internasional.

Setiap negara memiliki derajat yang sama.  Inilah yang harus tetap diperhatikan dalam pergaulan internasional. Kesamaan derajat bermakna setiap Negara berkedudukan sama dengan tidak memangdang kekuatan ekonomi atau kemampuan teknologi.

Bagaimanakah hubungan antara kedaulatan negara dengan hukum internasional ? sekilas Nampak suatu hal yang berlawanan. Kedaulatan memberikan kewenangan penuh kepada Negara untuk mengatur sepenuhnya urusan dalam negeri sedangkan hukum internasional memberikan batasan kepada Negara dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan ke luar.

Dapat dikatakan bahwasanya kedaulatan negara merupakan filter bagi ketentuan asing yang akan masuk mengatur menjadi suatu ketentuan nasional. Dengan kedaulatan Negara terdapat identitas nasional dan ideologi yang tidak dapat tergantikan dan dibeli dengan apa pun.

Pancasila dapat disebut sebagai Identitas nasional, yang memiliki warna tersendiri, berbeda dengan Negara lain. Pancasila menjadi sebagai penyaring masuknya budaya asing ke Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk budaya, namun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak akan bisa masuk ke dalam tanah air.

Terdapat dua batasan dalam penggunaan kedaulatan Negara yaitu :

-          Kekuasaan tersebut terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasan itu

-          Kekuasan itu berakhir di mana kekuasan suatu Negara lain mulai.


[1] Subyek hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional, tahta suci (Negara vatikan), palang merah internasional, individu, pemberontak

[2] Hans Kelsen berpendapat bahwa Subyek HI hanya negara, namun melalui perkembangan terjadi perubahan paradigm yang menjadikan perluasan dari subyek HI.   Subjek HI berdasarkan piagam PBB pasal 16 A

[3] Adalah suatu kesatuan aturan hukum yang mengatur permasalahan privat yang mengandung unsur asing. Hukum yang diberlakukan merupakan hukum nasional dair Negara-negara yg bersengketa.

[4] Ruang lain yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan, hak asasi manusia dan kegiatan kemanusiaan

original post/copas from : http://natamihardja.wordpress.com/2011/07/18/hukum-internasional-pendahuluan-istilah-pengertian-perbedaan-hi-dan-hpi/#comment-13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s